Permasalahan Pada Program Pembangunan PLTU Skala Kecil


Permasalahan Pada Program Pembangunan PLTU Skala Kecil

22 April 2016

Ir. Kadek Fendy Sutrisna M.Eng, IPM

Dukung Fendy Sutrisna untuk tetap berbagi dalam artikel ketenagalistrikan Indonesia dengan klik link LIKE, COMMENT & SHARE di halaman facebook ini -> Catatan Fendy Sutrisna

Program percepatan pembangunan pembangkit listrik 35,000 MW di Indonesia saat ini perlu mendapat perhatian serius untuk semua kalangan. Di beberapa daerah, khususnya di Indonesia bagian timur, pembanguan pembangkit listrik kapasitas besar belum dapat direalisasikan karena masih rendahnya serapan beban kebutuhan energi listrik. Proyek Pembangunan PLTU Skala Kecil bisa menjadi salah satu solusi.

Berikut saya sampaikan sumbang saran dan paparan sederhana tentang permasalahan pada program pembangunan pembangkit listrik skala kecil yang terjadi di Indonesia. Semoga poin-poin ini bisa menjadi perhatian khusus untuk proyek PLTU Skala Kecil selanjutnya demi suksesnya pelaksanaan program percepatan pembangunan pembangkit listrik di Indonesia. Semoga bisa bermanfaat!

1. KONDISI BEBAN

Pada program percepatan pembangunan pembangkit listrik 10,000 MW tahap 1 & 2, banyak dibangun PLTU skala kecil kapasitas 3-30 MW yang bertujuan untuk menggantikan fungsi pembangkit listrik diesel pada daerah-daerah yang jaringan listriknya masih isolated. Sesuai karakteristik operasinya, PLTU pada umumnya adalah merupakan pembangkit beban dasar. Beberapa klaim diajukan bahwa, pada PLTU (skala kecil) yang menggunakan boiler desain tertentu (misal spreader stocker boiler dengan double drum) mampu juga berfungsi sebagai pembangkit yang dapat mengikuti beban yang bervariasi (peak load/load follower). Akan tetapi klaim-klaim tersebut sampai saat ini masih harus dibuktikan, mengingat belum satupun PLTU yang menggunakan spreader stocker boiler yang telah beroperasi dalam jaringan PLN (3 PLTU skala kecil di Ende, Karimun dan Ternate yang merupakan bagian dari Proyek Percepatan Tahap 1 masih dalam tahap penyelesaian).

PLTU skala kecil batch 1 dan 2, di beberapa lokasi, dibangun di daerah yang perbedaan beban  puncak dan beban dasar sangat besar, bisa sampai 2 kalinya. Di Rote misalnya, karena masih rendahnya beban, pembangunan PLTU 2 x 3 MW bisa berlebihan. Karena beban dasarnya kurang dari 3 MW. Untuk kasus seperti ini, pada saat beban dasar (siang hari), hanya satu PLTU yang dioperasikan, atau jika keduanya dijalankan maka PLTU tersebut akan beroperasi pada kinerja efisiensi rendah.

PLTU sebagai pembangkit listrik untuk beban dasar, dioperasikan tidak untuk mengikuti perubahan beban yang besar, apalagi harus melakukan operasi start – stop (isochronous operation). Selain karena waktu start PLTU lebih lama dibandingkan dengan beban puncak (seoerti PLTG, PLTA ataupun PLTD), juga operasi start stop yang terlalu sering akan mempengaruhi umur operasi dari PLTU.

2. JARINGAN 20 KV HARUS KUAT

Sesuai kriteria penentuan alokasi PLTU Skala Kecil, semua PLTU akan masuk ke jaringan 20 kV. Berdasarkan hasil survai lapangan PLTU Skala Kecil Batch 1, diperoleh gambaran umum bahwa hampir di semua lokasi, jaringan 20 kV yang ada kurang memadai dan memerlukan perkuatan. Padahal penerapan Distributed/Isolated Generation hanya akan efektif dan bermafaat jika jaringan distribusinya sudah kuat.

Dengan kondisi jaringan distribusi yang tidak kuat, dalam artian sering terjadi gangguan, hal ini bisa mengakibatkan operasi PLTU terganggu dan bisa mengurangi umur operasi pembangkit tersebut. Lemahnya jaringan distribusi juga bisa menyebabkan kesulitan dalam masa konstruksi terutama saat dilakukannya pengetesan dan komisioning (seperti yang terjadi pada pelaksanaan Realibility Run PLTM Lobong – Mongango).

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka persyaratan mutlak agar pembangunan PLTU Skala Kecil bisa bermanfaat adalah perkuatan jaringan distribusi di lokasi terkait. PLN juga harus fokus dan meluangkan waktu serta dana bagi perkuatan jaringan distribusi. Diperkirakan nilai dana yang dibutuhkan untuk perkuatan jaringan distribusi adalah berkisar 30% s/d 50% dari dana untuk pembangunan PLTU.

3. TKDN

Sesuai Keputusan Menteri Perindustrian N0. 54 tahun 2012 tentang Penggunaan Komponen Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, maka pembangunan pembangkit < 135 MW wajib dilaksanakan atau dipimpin oleh Kontraktor Dalam Negeri. Selain itu Kepmen tersebut juga mengatur minimum nilai TKDN untuk proyek PLTU Skala Kecil (< 15 MW) yang sebesar 67.95% serta mengatur pula bahwa persyaratan TKDN tersebut diatas bersifat mutlak (jika tidak dipenuhi maka dokumen penawaran yang disampaikan para peserta lelang akan subject to rejection).

Belajar dari Proyek Percepatan Batch 1, pelaksanaan proyek pembangunan PLTU Skala Kecil Tersebar ini mencakup setidaknya 70 lokasi pembangkit dimana setiap lokasi umumnya terdiri dari 2 unit pembangkit. Setidaknya PLN membangun sekitar 40 lokasi dan sisanya oleh IPP. Dapat diperkirakan akan dibutuhkan sedikitnya 140 unit set peralatan PLTU Skala Kecil yang perlu dipabrikasi dalam rentang waktu singkat selama 1 tahun.

Situasi dimana pembangunan PLTU Skala Kecil ini yang dilakukan secara masal dalam tempo yang sama dan singkat, perlu menjadi perhatian mengingat terbatasnya kemampuan lokal, baik itu sebagai kontraktor EPC ataupun sebagai pabrikan. Dengan keterbatasan kemampuan lokal, maka pada akhirnya yang akan memperoleh manfaat dari program pembangunan PLTU Skala Kecil ini adalah Perusahaan dari Luar Negeri dan kemungkinan besar adalah dari Cina.

Berdasarkan kemampuan saat ini, diperkirakan pabrikan turbin, generator, trafo, dan peralatan elektrikal, instrumentasi, dan kontrol dari dalam negeri sulit untuk berpartisipasi secara maksimum. Porsi ini kemungkinan besar akan diisi oleh pabrikan dari luar Indonesia. Oleh karena itu, program pembangunan PLTU skala kecil di proyek percepatan 35 MW ini sebaiknya tidak dilakukan dalam waktu yang hampir bersamaan dan dalam waktu yang singkat, tetapi dalam beberapa sub-batch (dalam rentang antara sub-batch minimum 2-4 bulanan) sehingga perusahaan dalam negeri diharapkan bisa berperanan lebih besar dengan kordinasi dan persiapan yang lebih baik (dari segi kemampuan produksi maupun pendanaan).

4. SUMBER BATUBARA

Pembangkit skala kecil biasanya dibangun berlokasi di daerah terpencil dan terisolasi. Berdasarkan hasil Survai Lokasi yang sudah dilakukan, beberapa lokasi PLTU Skala Kecil tersebut tidak memiliki sumber batubara disekitarnya, atau dengan kata lain batubara yang dibutuhkan perlu didatangkan dari luar daerahnya atau bahkan dari pulau lain.

Ada beberapa lokasi PLTU yang disekitarnya terdapat tambang batubara (seperti Sanggau dan Sintang). Proses pengadaan batubara PLN selayaknya harus bisa mengakomodir kondisi seperti itu demi mengatasi persoalan pengangkutan batubara ke daerah terpencil.

Penerapan PLTU Mulut Tambang untuk PLTU Skala Kecil ini jikalau akan diimplementasikan, juga harus dipersiapkan dengan matang untuk kepastian dan kesinambungan pasokan batubara. Tanpa ada jaminan tersebut, membangun PLTU di mulut tambang batubara justru akan besar risikonya karena lemahnya posisi tawar PLN dalam mendapatkan batubara tersebut.

Juga harus diperhatikan bahwa karakteristik batubara yang digunakan harus sudah ditentukan dan menjadi dasar dalam persiapan dokumen lelang, dalam mendesain boiler, agar bisa menjamin kendalan selama siklus operasinya.

Mengingat lokasi PLTU skala kecil yang tersebar dan terpencil, sebaiknya pembangkit tersebut tidak menggunakan batubara dengan kualitas yang terlalu jelek (rendah kalori dengan moisture yang tinggi). Hal ini hanya mengakibatkan ongkos pengangkutan persatuan kalori batubara menjadi sangat mahal, yang menyebabkan biaya pokok produksi listriknya menjadi tidak murah lagi.

Mengingat PLTU skala kecil ini akan dibangun di daerah terpencil dan terisolasi secara sistem kelistrikan, maka seharusnya teknologi yang dipilih harus sederhana sehingga tidak menyulitkan untuk pengoperasiannya. Agar PLTU ini nantinya dapat memenuhi persyaratan baku emisi, maka batubara yang akan digunakan harus berkualitas baik (seperti kadar sulfur yang rendah, dibawah 0.35%)

5. PENGANGKUTAN BATUBARA

Setiap unit PLTU Batubara kelas 3 MW akan membutuhkan sekitar 2500 ton batubara / bulan dan kelas 7 MW adalah sekitar 6000 ton batubara / bulan, dengan asumsi gross plant heat rate 4500 kCal / kWh dan nilai kalori batubara 3800 kCal / kg. Jika setiap lokasi terdiri dari 2 unit pembangkit, maka kebutuhan batubara perbulan dapat dipenuhi dengan 2 atau 3 kali pengiriman batubara dengan tongkang 5000 DWT.

Persoalan pengangkutan batubara untuk PLTU Skala Kecil ini tidak terletak pada jumlah tonnase kebutuhan batubara, tapi lebih pada keterpencilan lokasi PLTU Skala Kecil ini. Berdasarkan hasil Survai Lapangan ada lokasi yang terletak di pinggir sungai yang 2-3 bulan dalam setahun ketinggian muka air sungainya hanya berkisar 1-3 meter yang tidak memungkinkan tongkang untuk lewat sedangkan dermaga terdekat yang memungkinkan untuk pembongkaran batubara (unloading) berjarak sekitar 200 km (misalnya Sintang dan Sanggau).

Ada juga lokasi yang sepanjang waktu tidak dapat dicapai dengan tongkang, tapi harus melalui jalan darat sekitar sejauh 150 km untuk pengangkutan batubara dengan menggunakan truk (misalnya Buntok). Atau ada lokasi yang letaknya di pinggir pantai tapi untuk mencapai lokasi tersebut harus melalui laut yang pada saat Musim Barat berombak tinggi sehingga kemungkinan tongkang kapasitas kecil sulit lewat (missal Alor, Rote dan Labuhan Bajo).

Jikalau diangkut menggunakan vessel kelas 20,000 ton diperlukan fasilitas tambahan Konstruksi Jetty yang lebih panjang & rigid dan  akan menambah biaya investasi.

Kondisi-kondisi diatas dapat mempengaruhi kepastian suplai batubara, yaitu :

  • apakah banyak pensuplai batubara yang berminat melayani kebutuhan batubara ini sehingga proses pengadaan batubara dapat berlangsung secara kompetitif;
  • harga batubara akan menjadi mahal karena jumlah kebutuhan untuk setiap lokasi relatip sedikit dan karena lokasinya sulit dijangkau menyebabkan biaya transportasinya mahal;
  • untuk mengatasi keterlambatan suplai batubara akibat faktor cuaca dan musim maka area sock yard harus dapat menampung batubara lebih lama sehingga biaya investasi menjadi lebih mahal selain itu bisa berpotensi perputaran uang PLN menjadi berhenti serta kualitas batubara berpotensi memburuk.

6. KETERSEDIAAN SUMBER DAYA PELAKSANA PROYEK

Ketersediaan sumber daya pelaksana proyek menjadi unsur yang penting dari keberhasilan pembangunan proyek PLTU skala kecil ini, mengingat jumlah pembangkit yang dibangun banyak dilaksanakan secara hampir bersamaan dan dalam waktu yang singkat.

Ketersediaan sumber daya yang harus diperhatikan ini tidak saja di sisi owner (yaitu di sisi pelaksana enjinir, pelaksana pengadaan, pelaksana manajemen proyek dan pengawas lapangan) tapi juga di sisi pelaksana pembangunan (kontraktor, konsultan, pabrikan, maupun peralatan konstruksi). Perlu diperhatikan bahwa lokasi-lokasi PLTU skala kecil ini letaknya tersebar di daerah-daerah terpencil yang perlu perhatian khusus.

Perlu menjadi perhatian juga bahwa ketika proyek PLTU skala kecil baru dilaksanakan, sebagian besar proyek PLTU Percepatan Tahap 1 dan 2 (diantaranya juga berskala kecil) belum selesai pembangunannya hingga saat ini. Bahkan beberapa diantaranya berada dalam progress yang lambat dengan berbagai penyebab. Situasi ini dikuatirkan akan mempengaruhi kelangsungan Proyek PLTU Percepatan Tahap 1 dan 2 maupun keberhasilan Proyek PLTU Skala Kecil itu sendiri

7. PEMBEBASAN LAHAN

Salah satu kegiatan yang dapat mempengaruhi jalannya proyek adalah soal pembebasan lahan. Pembebasan lahan akan sulit diprediksi keberhasilan waktu pelaksanaannya karena bayak aspek berada diluar kendali pemerintah dan penyelenggara proyek.

Untuk dapat melakukan pembebasan lahan harus dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

  • Melakukan Site Reconaissance
  • Melakukan Site Selection
  • Melakukan Site Investigation, khususnya Topografi dan Bathimetri
  • Pembuatan tata letak peralatan
  • Identifikasi pemilik lahan
  • Proses pembebasan lahan

Dari jadwal yang telah disusun, dapat diketahui bahwa tenggang waktu dari sejak diperolehnya hasil Topografi (dimana akan diketahun batas lahan) sampai dengan saat harus selesainya pembebasan lahan (yaitu saat sebelum tanda tangan kontrak dilakukan) hanya sekitar 3 bulan. Waktu ini sangat singkat yang jika tidak dikoordinasikan scara ketat akan menyebabkan terjadi keterlambatan dalam proses pembebasan lahan yang akan berdampak pada pelaksaanan proyek.

Agar proyek dapat mulai dibangun sesuai rencana, maka aktifitas pembebasan lahan harus sudah selesai dilaksanakan sebelum penandatangan kontrak proyek pembangkit dilakukan.

8. OPERATOR DAN STAF PEMELIHARAAN

Operator dan Staf Pemeliharaan PLTU perlu segera disiapkan. Perlu dipikirkan rekrutmennya mengingat jumlah operator dan staf pemeliharaan PLTU yang jumlah dan kompetensinya akan lebih banyak daripada sebuah PLTD atau PLTM. Padahal kondisi saat ini di beberapa lokasi karena keterbatasan sumber daya seorang operator PLTD bisa juga merangkap dengan tugas lainnya seperti pelaksanaan pelayanan pelanggan.

Karena waktu pembangunannya dilakukan secara singkat dan jumlah pembangkitnya banyak, maka operator dan staf pemeliharaan ini harus segera disiapkan sedini mungkin. Meskipun berskala kecil, tapi tetap saja pengoperasian dan pemeliharaan PLTU memerlukan tenaga terlatih. Faktor lokasi yang terpencil juga perlu dipertimbangkan dalam perekrutan tenaga operator dan staf pemeliharaan ini.

9. SUKU CADANG

Dengan keterbatasan kemampuan lokal seperti diuraikan diatas, maka bisa diperkirakan bahwa pabrikan PLTU ini mayoritas akan berasal dari luar negeri, yang kemungkinan berasal dari Cina. Melihat fakta yang terjadi pada pembangunan PLTU Percepatan Tahap I dimana kurang lebih 40-an lokasi pembangkit skala besar dan kecil yang sebagian terbesar peralatannya disuplai oleh pabrikan Cina , dan dengan tambahan 70-an lokasi PLTU Skala Kecil pada Percepatan Tahap II, maka di tahun mendatang lebih dari 100 lokasi pembangkit di Indonesia (dengan lebih dari 200 unit pembangkit skala besar dan kecil) merupakan produksi dari Cina.

Situasi ini jika tidak dilakukan langkah antisipasi yang memadai bisa menimbulkan potensi yang berbahaya karena ketergantungan yang amat besar pada pabrikan Cina.

Hal ini mengingat standar yang digunakan oleh pabrikan Cina belum sepenuhnya mengikuti standar internasional, sehingga mungkin akan sulit mencari compatibility-nya di pasar internasional.

10. KAJIAN KELAYAKAN

Beberapa lokasi diindikasikan hanya memiliki beban konsumsi tenaga listrik yang rendah dengan jumlah konsumen hanya beberapa kepala keluarga (misal  Rote). Kondisi ini seharusnya dapat dijadikan pertimbangan dalam penyiapan KKO-KKF (yang dibuat oleh PLN Wilayah atau Pikitring setempat).

Apakah pembangunan PLTU masih layak ?

Apakah tidak ada alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut?

Menentukan kelayakan hanya dengan membandingkan BPP PLTU dengan PLTD kurang tepat, karena barangkali ada alternatif lain yang perlu ditinjau seperti Koneksi ke Grid untuk lokasi di daratan Sumatera, Kalimantan atau Sulawesi maupun pemanfaatan energi alternatif setempat seperti air, panas bumi, matahari dan sebagainya.

Mengingat Kelayakan proyek ini akan tergantung pada hasil KKO-KKF yang dibuat oleh PLN Wilayah atau Pikittring setempat, maka KKO-KKF tersebut harus disiapkan dengan cermat dan disetujui oleh PLN Pusat. Karena sesuai jadwal implementasi proyek PLTU Skala Kecil yang dibuat oleh Direktorat Perencanaan bahwa Studi Kelayakan baru akan selesai setelah proses pengadaan dilakukan, maka peran KKO-KKF sebagai indikasi kelayakan proyek menjadi penting, sedangkan Studi Kelayakan hanya akan menyempurnakannya sebagai dokumen kelengkapan proyek.

11. PROSES ENJINIRING 

Pengalaman pelaksanaan Proyek Percepatan Tahap I dan Tahap II seharusnya bisa dijadikan pelajaran dalam pelaksanaan proyek-proyek PLN selanjutnya. Sampai saat ini, semua proyek Percepatan Tahap I dan Tahap II mengalami keterlambatan.

Selain keterlambatan, terjadi banyak tuntutan tambahan biaya yang dilakukan oleh kontraktor dan juga sebaliknya banyak deviasi terhadap persyaratan kontrak dilakukan oleh pihak kontraktor yang diklaim oleh PLN.

Banyak penyebab terjadinya ketidak-lancaran pelaksanaan proyek Percepatan Tahap I dan Tahap II, yang menjadi permasalahan utama adalah proyek tersebut dijalankan dengan proses enjiniring diawal yang terburu-buru.

Akibatnya beberapa dokumen lelang (Bid Document) dilelangkan dengan data site yang minim, tanpa kepastian pemilikan lahan, tanpa kepastian ketersediaan dana, dengan jumlah pelaksana proyek manajemen, pelaksana enjiniring dan pelaksana supervisi konstruksi yang terbatas jumlah dan kompetensinya.

Merujuk pada pengalaman pelaksanaan PLTU percepatan Tahap I dan Tahap II tersebut, maka selayaknya kita dapat mengambil pelajaran dalam pelaksanaan proyek-proyek kedepan. Untuk PLTU Skala Kecil yang akan dilaksanakan ini, sebaiknya dilakukan secara lebih prudent, yaitu :

  1. Agar lokasi yang memerlukan pembangunan PLTU Skala Kecil tidak didasarkan pada pencapaian kuota jumlah lokasi semata, tapi didasarkan pada kebutuhan dan kemampuan sistem kelistrikan setempat.
  2. Agar proses enjiniring dapat dilkukan sesuai kaidah enjiniring baku serta dengan alokasi waktu yang memadai.
  3. Agar penanda tanganan kontrak tidak dilakukan sebelum diperoleh kejelasan lahan dan pendanaan.
  4. Agar diusahakan untuk mengurangi dominasi penggunaan peralatan dari Cina
  5. Agar dalam masa persiapan dan pelaksanaan proyek, peran unit-unit yang terlibat harus lebih jelas tanggung jawabnya dan perlu didukung oleh SDM yang jumlah dan kompetensinya memadai

KESIMPULAN

Seyogyanya penerapan Ditributed Generation harus mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer yang terdapat di suatu daerah. Jadi tidak mesti berupa PLTU Batubara. Misalnya saja di daerah Nusa Tenggara khususnya Flores yang kaya akan sumber panas bumi, akan lebih murah dan kecil risikonya jika mengembangkan PLTP. Demikian juga bagi beberapa daerah yang kaya akan sumber air, akan lebih tepat jika yang dikembangkan adalah PLTM. Di Pulau Rote, Desa Nemberala – Kabupaten Rote Ndao sudah dikembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Hibrida (Surya-Bayu-Diesel) antara Kementrian Negara Riset & Teknologi dan Pemda setempat yang bisa dijadikan proyek percontohan untuk daerah terpencil karena tidak memerlukan pekerjaan konstruksi yang complex dan didapat output listrik yang cukup untuk memenuhi kebutuhan setempat.

Untuk mendapatkan skema pengembangan Ditributed Generation yang paling optimum untuk suatu daerah memang memerlukan waktu, yaitu untuk penyiapan Studi Kelayakan (atau setidaknya KKO yang lengkap mengkaji sumber energi alternatif yang tersedia di daerah tersebut) yang disiapkan secara prudent sebelum proses enjiniring berikutnya seperti pembuatan Dokumen Lelang dilakukan.

Dukung Fendy Sutrisna untuk tetap berbagi dalam artikel ketenagalistrikan Indonesia dengan klik link LIKE, COMMENT & SHARE di halaman facebook ini -> Catatan Fendy Sutrisna

Menerima jasa Konsultasi Studi Kelayakan (Feasibility Study, FS) untuk proyek Pembangkit Listrik, konsultansi meliputi pemilihan lokasi pembangunan pembangkit listrik, studi perhitungan daya dan energi listrik, studi sistem kelistrikan, membuat estimasi biaya pembangunan pembangkit listrik mencakup analisis harga satuan pekerjaan sipil, peralatan elektrikal-mekanik, peralatan jaringan transmisi-distribusi-instalasi rumah, pajak serta biaya pengembangan; memperkirakan komponen biaya operasional (fixed & variable O&M Cost); menghitung harga tarif yang tepat, analisa finansial, dan mematangkan segala langkah pembangunan dan operasional proyek pembangunan pembangkit listrik.
WA/Line : 0813378-01378,
Email : ir.fendysutrisna@gmail.com

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s